NuraniNews – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat upaya penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak. Melalui optimalisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa, pengelolaan sampah berbasis masyarakat didorong agar mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang kini semakin terbatas.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bambam Setia Aji, menegaskan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Bogor semakin kompleks, terutama akibat kapasitas TPA Galuga yang sudah melebihi batas. Karena itu, langkah strategis dilakukan dengan memulai pengurangan sampah dari sumbernya, yakni di tingkat rumah tangga dan desa.
Peran desa dinilai sangat penting, mulai dari pembentukan bank sampah, pengolahan sampah organik, hingga edukasi masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap tempat pembuangan sampah liar juga harus diperkuat oleh seluruh unsur wilayah, termasuk kecamatan hingga RT dan RW.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor meningkatkan alokasi bantuan keuangan desa menjadi Rp1,5 miliar per desa, dengan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas. Hingga saat ini, ratusan desa telah mengajukan proposal terkait program dan infrastruktur pengelolaan sampah, yang sebagian besar sudah disetujui dan tinggal menunggu pencairan.
Sementara itu, penanganan sampah liar di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, terus dilakukan dengan melibatkan puluhan truk dan alat berat. Pemerintah bersama masyarakat setempat juga telah bersepakat untuk menghentikan aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut, sekaligus memperkuat pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.(dan)
