NuraniNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mempercepat reformasi pelayanan publik melalui penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Inovasi yang diinisiasi di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto tersebut diuji coba di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, sebagai upaya menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Pelaksanaan uji coba mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Direktur Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Faisal, menyebut Kabupaten Bogor berhasil melaksanakan tahapan uji coba dengan baik. Tingginya partisipasi masyarakat dan keterlibatan para agen dalam proses registrasi menjadi modal penting bagi pengembangan sistem digitalisasi bansos secara lebih luas.
Keberhasilan tersebut juga didukung kolaborasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memberikan dukungan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping di lapangan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Bogor, Tika Mustika, mengatakan bahwa Pemkab Bogor akan memperluas jaringan agen digitalisasi hingga melibatkan aparatur desa, kelurahan, dan unsur masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pendataan, meningkatkan kualitas data penerima manfaat, serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Di tingkat wilayah, Lurah Tengah Kecamatan Cibinong, Awan Sundapa, menilai digitalisasi bansos menjadi jawaban atas kebutuhan akan sistem penyaluran bantuan yang lebih objektif dan terbuka. Dengan proses pendataan dan verifikasi yang semakin akurat, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.(dan)
